Gandeng BIN dan STIN, Pemkot Bogor Uji Calon Ketua FKDM Baru
By Admin
Dok. Humas Kota Bogor
nusakini.com, Sekretaris Daerah Kota Bogor, Denny Mulyadi, secara resmi memulai tahapan uji makalah dan wawancara bagi para kandidat Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Penilaian pimpinan forum keamanan sipil tersebut diselenggarakan di Ruang Rapat Sekda pada Rabu (21/10/2026).
Denny menegaskan bahwa kehadiran lembaga ini sangat vital untuk membantu pemerintah daerah dalam memetakan potensi gangguan keamanan. Oleh karena itu, tahapan penyaringan diharapkan sanggup menjaring figur yang berintegritas dan terbebas dari kepentingan subjektif.
"Lebih baik mengenali dan mencegah potensi kerawanan daripada terlambat merespons ketika masalah telah berkembang menjadi konflik," ujar Denny Mulyadi di hadapan para peserta ujian. Ia mengingatkan bahwa antisipasi dini merupakan strategi paling rasional dalam merawat kondusivitas sosial.
Penilaian dalam seleksi ini tidak hanya berpatokan pada kelancaran presentasi, tetapi juga menakar kepekaan analitis kandidat. Pemahaman mendalam mengenai teknik mitigasi konflik serta kecakapan berkoordinasi antarsektor menjadi faktor penentu kelulusan.
Demi menjamin objektivitas, proses ujian langsung melibatkan panel ahli dari Badan Intelijen Negara (BIN) serta Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN). Kolaborasi gabungan tersebut ditujukan untuk memberikan perspektif pengujian yang komprehensif tanpa memandang status senioritas peserta.
"Menjadi Ketua FKDM adalah amanah pengabdian, bukan sekadar kedudukan atau prestise organisasi," tegasnya memberikan arahan. Pemkot Bogor menargetkan ketua terpilih sanggup menyuplai rekomendasi kebijakan yang aplikatif di lapangan.
Kota Bogor saat ini terus dihadapkan pada keragaman tantangan sosial, dari isu intoleransi hingga sirkulasi informasi palsu. Oleh sebab itu, fungsi deteksi di akar rumput amat diandalkan untuk menekan potensi pergesekan antarwarga.
Denny berharap seluruh calon pemimpin mampu menyusun program inovatif yang selaras dengan karakter demografi kota. Setiap rencana kerja yang ditawarkan juga diwajibkan memiliki indikator keberhasilan yang terukur secara jelas. (*)